BPTD Jambi dan Stakholder Gagas Jaringan Terintegrasi Angkutan Perkotaan, '15 Minutes City' Ditargetkan Terwujud di 2025

LEADBERITA.COM, JAMBI - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi bersama stakholder menggagas adanya jaringan terintegrasi angkutan perkotaan di Provinsi Jambi. Nantinya tujuannya agar moda transportasi bisa menjangkau tempat layanan umum masyarakat.

Hal itu juga dipandang perlu dipersiapkan karena makin bertumbuhnya perumahan di Jambi hingga Candi Muaro Jambi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Candi Muaro Jambi.

Kepala BPTD Kelas II Jambi Benny Nurdin Yusuf menyampaikan pihaknya bersama dengan Pemprov, Pemkot dan pengembang perumahan di Jambi menggagas dan menggarap serius penyiapan fasilitas ini. 

Menurutnya, kondisi di Kota Jambi yang dikelilingi Kabupaten Muaro Jambi perlu diciptakan transportasi aglomerasi. Tujuannya agar efektifitas angkutan perkotaan yang ada di Jambi bisa mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

Dari Data pihaknya diketahui Kota Jambi dengan Jumlah penduduk hampir 800 ribu-an dengan jumlah kendaraan sepeda motor 70 persen mendominasi menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. 

"Sehingga kita menggagas lahirnya angkutan perkotaan yang nyaman, aman, modern yang terintegrasi dengan pusat kegiatan baik perumahan, perkantoran, rumah sakit, dan pariwisatanya karena Jambi telah masuk KSPN Candi Muaro Jambi ini akan kita dorong kedepan mengintegrasikan dengan pusat-pusat layanan wisata," jelasnya kepada media ini (29/9).

Tindak lanjut dari pertemuan ini, kata Dia, Pemprov melalui Bappeda akan susun masterplan angkutan perkotaan di Provinsi Jambi khususnya Kota Jambi dan Muaro Jambi termasuk integrasi dengan moda angkutan sungainya. 

Bahkan juga akan dilakukan evaluasi jaringan trayek yang sudah ada seperti Transiginjay dan Transkoja yang tak sempat beroperasi.

Untuk tahap awal pihaknya menargetkan minimal 3 jaringan trayek yang ditetapkan sebagai layanan percontohan angkutan umum yang terintegrasi.

"Konsepnya akan kita amati, tiru dan modifikasi dari Jakarta yang adanya Jaklingko menyambung ke feeder, seperti itu juga bayangan kita bis kecil yang akan masuk ke perumahan, terintegrasi nantinya," ucapnya.

Tahapan selanjutnya setelah konsep matang, kata Benny akan dilaksanakan fokus grup diskusi besar mengundang Kementerian dan lembaga terkait. 

 "Nantinya kita akan dorong lahirnya MoU pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk melahirkan satu skema layanan umum yang modern , terpadu dan terintegrasi dan terjangkau," sebutnya.

Pihaknya menargetkan angkutan terintegrasi ini nantinya akan terwujud pada tahun 2025 mendatang.

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah Bappeda Provinsi Jambi Samsul Bahri mengakui angkutan kota terintegrasi ini relevan dengan RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi. Dimana dari dara pihaknya kecelakaan tertinggi ada di Kota Jambi dan fatalitas kecelakaan tertinggi ada di Muaro Jambi.

"Termasuk dalam perencanaan karena Kota Jambi dan Muaro Jambi menjadi Metro Area. Karena isunya adalah masalah kemacetan dan kecelakaan yang tinggi di dua daerah ini dan sumbernya adalah kendaraan pribadi karena sedikitnya pilihan angkutan publik," katanya.

Ia meyakini dengan jaringan angkutan terintegrasi bisa menjadi solusi.

 "Angkutan massal publik menjadi solusi dan dalam hal ini merupakan kewenangan pusat yang dalam gagasan ini diinisiasi pihak BPTD, ini bentuk kolaborasi yang bagus dari pusat, Provinsi dan Kabupaten," sebutnya.

Sementara itu Djoko Setiyowarno Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat menyatakan penting disiapkan angkutan terintegrasi lantaran daya tarik KSPN Candi Muaro Jambi.

"Jadi tidak hanya melayani di keseharian tapi juga ditempat wisata, dimana angkutan umumnya belum ada. Ini bentuk baik penyiapan angkutan terintegrasi di Jambi," katanya.

Termasuk juga yang perlu diperhatikan, kata Djoko, angkutan publik di perumahan karena merupakan daerah yang potensial macetnya tinggi.

"Karena jika tak ada pelayanan publik akan bisa macet juga, apalagi perumahan yang tumbuh pesat di Muaro Jambi dan Kota Jambi. Mesti disiapkan angkutan publiknya,"akunya.

Dari Data Badan Pengelola Taperum terdapat 423 kawasan perumahan di Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan di Kota Jambi terdapat 273 kawasan perumahan di Kota Jambi. (adn)