JAMBI - Ivan Wirata langsung merasakan perjalanan simulasi sebagai pemudik dari Sumatera Selatan menuju Jambi pada Kamis (26/3/2025). Berbagai catatan ada dalam benaknya, ia menyampaikan dengan cara yang solutif berbasis data, fakta dan pengalamannya selama ini.
Contohnya, pengalaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi itu dibagikan sebagai sumbang pikir saat meninjau Pos Pantau Pengamanan lebaran di Polsek Mestong.
Bersama para petinggi instansi lainnya, seperti Dirlantas Polda Jambi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Jambi dan Kepala BPTD, Ivan memberikan saran pikir yang cemerlang.
"Kedepan untuk penindakan perlu dibuat pos penindakan terpadu pada setiap puluhan kilometer. Lengkap penindakannya disini seperti dari kepolisian dan BPTD," ucap Ivan Wirata (26/3/2025) di Posko Pam Polsek Mestong.
"Mudah-mudahan setelah lebaran ini (posko penindakan terpadu) sudah bisa dilakukan," sebut Politisi Golkar ini yang juga Ketua DPD Golkar Muaro Jambi ini.
Seraya dengan itu, ia berharap Undang-Undang yang mengatu pelarangan kendaraan Over Dimensi Over Load (ODOL) benar-benar diterapkan.
Pemberantasan ODOL penting lantaran, kendaraan pelanggar muatan dan dimensi itu bisa mempersingkat umur jalan.
"Misalnya Jalan yang didepan 15 tahun usianya, karena dilintasi truk kelebihan muatan dan dimensi hanya 2 tahun usianya, yang dirugikan adalah rakyat pengguna jalan. Seharusnya pengusaha dibalik truk Odol ini mengerti dan sama-sama menjaga aset negara ini," kata mantan Kepala BWSS dan Kadis PU Provinsi Jambi ini.
Pada saat peninjauan pos pengamanan Lebaran bersama stakeholder, Ivan mengakui masih ada kendala dan masalah di lapangan. Seperti masih adanya temuan terkait over dimension over load (ODOL) yang dikeluhkan. Padahal pengakuan Dirlantas Polda Jambi, telah ada sosialisasi terkait larangan melintas pada H-7 Lebaran. Dan tentu saja eksekusi di lapangan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada sopir-sopir yang nakal tadi.
”Masih ada temuan yang tidak berkomitmen untuk menjaga kelancaran ruas lalu lintas, padahal sosialisasi sudah ada. Jadi tindakan tegas lah tadi oleh pihak kepolisian karena memang rata-rata bermuatan lebih dan terbukti melanggar. Ke depan ODOL ini akan menjadi perhatian dan komitmen bersama semua pihak terkait,” jelas Ketua DPD II Golkar Muaro Jambi ini.
Untuk sementara ini, tim terpadu yang terdiri dari BPJN, BPTD, Dishub, Dirlantas dan DirOps Polda Jambi melakukan pemantauan melalui pos-pos pengamanan yang stand by di setiap 60 kilometer perjalanan. (*)
0 Komentar